eprintid: 10587 rev_number: 10 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/01/05/87 datestamp: 2026-03-11 01:40:05 lastmod: 2026-03-11 01:40:05 status_changed: 2026-03-11 01:40:05 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Putra Mahendra, Herlangga creators_name: Ardianto Iskandar, Eka creators_name: Perdana, Angga creators_NPM: 010121298 creators_NPM: NIDN0410067306 creators_NPM: NIDN0415098905 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Ardianto Iskandar, Eka contributors_name: Perdana, Angga contributors_NIDN: NIDN0410067306 contributors_NIDN: NIDN0415098905 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM title: Implikasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terkait Pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dari Undang-Undang Cipta Kerja ispublished: pub subjects: Ketenagakerjaan subjects: PPP subjects: Putusan subjects: UUCiptaKerja subjects: dx divisions: sch_art full_text_status: none abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan Putusan yang bersifat final dan mengikat, namun dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak memiliki tindak lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, padahal terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, bentuk pelaksanaan Putusan tersebut sesuai dengan amanat Hakim Konstitusi yaitu dengan membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data penelitian yang bersumber kepada kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan Dampak dari Mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun saran dari peneliti untuk pemerintah adalah untuk segera menindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, untuk akademisi serta mahasiswa untuk selalu mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi apabila Pemerintah tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat untuk mengawasi tindakan dari Pemerintah sudah sesuai atau tidak dengan ketatanegaraan di Indonesia. date: 2025 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Putra Mahendra, Herlangga and Ardianto Iskandar, Eka and Perdana, Angga (2025) Implikasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terkait Pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dari Undang-Undang Cipta Kerja. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.