The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Kepada Pengadilan Agama Atas Poligami Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 4523/Pdt.G/2020/PA.Cbn)
Suatu pasangan laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan yang telah dikaruniai seorang anak oleh Allah Swt dan menginginkan anak kembali tetapi tidak mampu karena sakit lumpuh total. Maka sebagai cara untuk menambah keturunan adalah dengan menikah bersama orang lain atau yang disebut poligami, dalam hukum diperbolehkan dengan mematuhi peraturan- peraturan yang ditentukan oleh agama. Perihal ini bukanlah masalah baru yang terjadi di Indonesia. Poligami harus memenuhi persyaratan dengan mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan melalui lembaga berwenang pengadilan untuk mengesahkan perkawinan poligami tersebut. Diketahui dibuat untuk menghindari menyalahgunakan praktik poligami sehingga memerlukan perlindungan hukum terutama perempuan. Sampai saat ini, poligami menjadi perdebatan karena menganut asas monogami tidak mutlak yang berarti perkawinan dengan satu pasangan saja tetapi apabila terdapat alasan yang diterima hukum. Dalam hukum poligami diperbolehkan bukan harus dianjurkan, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai Pasal 59. Poligami wajib menekankan keadilan kepada semua istri dan anaknya. Dengan perizinan oleh Pengadilan Agama yang alasan dibenarkan KHI apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sakit tidak bisa disembuhkan, dan tidak melahirkan keturunan. Terdapat akibat hukum, tanpa persetujuan istri pertama akan membuat perceraian, pengadilan tidak memberikan izin dan tidak ada kekuatan hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada istri pertama serta hak yang dipenuhi karena kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dari data sekunder dengan pendekatan undang- undang, keputusan pengadilan, teori hukum, maupun pendapat pejabat hukum. Kesimpulannya, poligami diperbolehkan hanya saat keadaan tertentu dengan peraturan ketat sehingga tidak disalahgunakan hanya dorongan hawa nafsu semata.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10592 Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Kepada Pengadilan Agama Atas Poligami Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 4523/Pdt.G/2020/PA.Cbn)