The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Terhadap Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Direksi Atas Hutang Perseroan (Studi Kasus Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Ckr)
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang mempunyai kedudukan hukum mandiri, terpisah dari pemilik maupun pengurusnya. Prinsip ini dikenal sebagai separate legal personality, yang mengakibatkan segala tindakan hukum, termasuk perjanjian hutang-piutang, menjadi tanggung jawab perseroan itu sendiri. Namun dalam praktik hukum di Indonesia, sering kali direksi sebagai organ perseroan turut digugat secara pribadi atas kewajiban hutang perusahaan, seperti dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr yang melibatkan PT. Union Sakti Pratama dan direkturnya, Diana. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu: (1) Bagaimana kedudukan direksi atas hutang perseroan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr? (2) Bagaimana pertanggungjawaban direksi atas hutang perseroan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr?. Berdasarkan teori badan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum, kedudukan direksi secara hukum sebagai organ perseroan tidak dapat dibebani tanggung jawab pribadi atas utang perseroan, kecuali terbukti nyata adanya tindakan ultra vires, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, tidak ditemukan bukti bahwa Diana melakukan penyalahgunaan jabatan atau tindakan melawan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cikarang yang membebankan tanggung jawab pribadi dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan prinsip separate legal personality dan limited liability. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diolah secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Diana selaku direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan dalam perkara tersebut, mengingat tindakan hukum dilakukan atas nama perseroan dalam kapasitas sah dan tidak melanggar hukum. Penelitian ini menyarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam menerapkan prinsip piercing the corporate veil dan meningkatkan pemahaman prinsip hukum korporasi di kalangan pelaku hukum dan bisnis.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10593 Analisis Terhadap Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Direksi Atas Hutang Perseroan (Studi Kasus Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Ckr)