The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Pembelian Kendaraan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr)
Transaksi jual beli kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, semakin marak di Indonesia. Dalam transaksi, pelaku usaha dan konsumen saling mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli. Namun, sering kali ditemukan adanya cacat tersembunyi pada kendaraan yang dibeli. Perkara No. 193/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr membahas tanggung jawab pelaku usaha terkait cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli satu unit mobil. Konsumen merasa dirugikan karena kendaraan yang dibeli memiliki cacat tersembunyi yang baru diketahui setelah digunakan. Kasus ini mencerminkan konflik hukum dalam jual beli kendaraan di Indonesia, terutama terkait kewajiban pelaku usaha menyediakan barang bebas cacat. Selain itu, perkara ini menunjukkan penerapan KUHPer dan UUPK oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Adanya pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Perkara Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr 2) Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada produk yang dijualnya dalam menjamin terpenuhi nya hak konsumen berdasarkan KUHPer dan UUPK. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Majelis Hakim dalam perkara No. 193/PDT.G/2018/PN Jkt. Utr mempertimbangkan gugatan penggugat terhadap Tergugat I terkait dugaan cacat tersembunyi pada mobil Nissan Navara 2018. Penggugat merasa dirugikan dan menuntut pengembalian harga mobil serta kompensasi lainnya. Tergugat membantah klaim tersebut, tetapi hasil dynotest membuktikan adanya cacat tersembunyi. Hakim memutuskan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan mengabulkan sebagian gugatan. Sementara, Tergugat II dan III dikeluarkan dari gugatan. 2) Majelis Hakim menyatakan bahwa mobil Nissan Navara 2018 yang dibeli Penggugat memiliki cacat tersembunyi. Sebagai barang baru, mobil tersebut seharusnya memenuhi spesifikasi pabrikan. Tergugat I dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya sesuai UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan mewajibkan Tergugat I mengembalikan uang pembelian mobil, sesuai dengan ketentuan UUPK. Maka dari pada itu, meminimalisir kejadian serupa pada masa mendatang setiap pihak yang melakukan perjanjian harus menghormati kesepakatan dan menjalankan kewajibannya. Jika konsumen menemukan cacat pada produk yang merugikannya, ia berhak memperjuangkan haknya dengan menggugat ke pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10597 Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Pembelian Kendaraan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr)