…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Perjanjian Perkawinan Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015

Analisis Perjanjian Perkawinan Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015
type: Thesis
type: Article
abstract: Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami dan calon isteri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Di dalam Pasal Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur perbuatan hukum pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan 2 (dua) studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Di dalam praktik, terdapat pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, perbuatan hukum semacam ini tidak diatur dalam ketentuan KUHPerdata dan di dalam ketentuan Undang- Undang Perkawinan. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dasar dan pertimbangan hakim memutus permohonan penetapan terebut dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak suami isteri, adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum perkawinan, dan adanya yurisprudensi dari penetapan sebelumnya. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah mengikat kedua belah pihak, yaitu suami isteri, akibat hukum terhadap kedudukan harta menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak ketiga, mempunyai kekuatan yang mengikat, sepanjang penetapa…
date: 2017
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Perjanjian
subject: Pernikahan/Perkawinan

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Dinalara D. Butar-butar
type: Person
given name: Dinalara
family name: D. Butar-butar

Tuti Susilawati K.
type: Person
given name: Tuti
family name: Susilawati K.

Suherman Suherman
type: Person
given name: Suherman
family name: Suherman

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10601 Analisis Perjanjian Perkawinan Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015
format: text/html
primary topic: Analisis Perjanjian Perkawinan Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian
type: Concept

Pernikahan/Perkawinan
type: Concept