…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10603

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10603
type: Thesis
type: Article
title: Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan MA No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Junto Putusan No. 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)
abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja tanpa memperhatikan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst dinyatakan bahwa hubungan antara supir dengan PT Dwiharta Logistindo adalah hubungan kerja, namun pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024 dipandang sebagai hubungan kemitraan sehingga supir tidak berhak atas pesangon. Permasalahan utama dalam putusan ini yaitu bagaimana penentuan status hubungan hukum antara supir dengan PT Dwiharta Logistindo dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan kasus posisi Putusan MA No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024 juncto Putusan No. 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik peneltian kepustakaan, dengan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara supir dan PT Dwiharta Logistindo lebih tepat dikualifikasikan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu dibandingkan hubungan kerja, karena tidak terpenuhi unsur-unsur hubungan kerja. Pertimbangan hakim PHI menekankan aspek keadilan distributif dengan mengakui hubungan kerja dan hak pesangon, sedangkan Mahkamah Agung menekankan kepastian hukum dengan karena tidak terpenuhi unsur hubungan kerja dan mengkualifikasikan hubungan sebagai kemitraan. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mengkategorikan hubungan tersebut sebagai kemitraan kurang tepat karena kemitraan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 seharusnya terjadi antar pelaku usaha, bukan antara perusahaan dan pekerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan hukum antara supir dan PT Dwiharta Logistindo bukanlah hu…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Ketenagakerjaan
subject: PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Yenny Febrianty
type: Person
given name: Yenny
family name: Febrianty

Agnes Fitriani
type: Person
given name: Agnes
family name: Fitriani

Nuradi Nuradi
type: Person
given name: Nuradi
family name: Nuradi

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10603/
title: HTML Summary of #10603 Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan MA No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Junto Putusan No. 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)
format: text/html
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10603

Ketenagakerjaan
type: Concept

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
type: Concept