The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Kewenangan Pemerintah Sukabumi Dalam Pengawasan Penggunaan Minuman Beralkohol (Diteliti Di Kantor Pemerintah Sukabumi)
Minuman keras, identik dengan tindak kriminalitas, oleh karena itu perlu diadakannya suatu peraturan yang mengatur sampai pada pelanggaran di dalam peredarannya. Sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, masyarakat Kota Sukabumi banyak yang belum memahami (kurang kesadaran hukum) tentang bahaya yang ditimbulkan minuman beralkohol. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kriminalitas yang dipicu oleh efek minuman beralkohol kepada seseorang, seperti tawuran pelajar, pencurian, pembegalan, pemerkosaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Meskipun tidak semua tindak kriminalitas disebabkan oleh efek minuman beralkohol, tetapi dengan upaya mengurangi peredaran minuman beralkohol bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas lain. Kini, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, banyak elemen masyarakat Kota Sukabumi menaruh ekspektasi yang besar terhadap Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengawasan minuman beralkohol. Juga diharapkan peredaran minuman beralkohol dalam jangka waktu yang sesegera mungkin dapat diminimalisir bahkan diberantas hingga tuntas.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10604 Kewenangan Pemerintah Sukabumi Dalam Pengawasan Penggunaan Minuman Beralkohol (Diteliti Di Kantor Pemerintah Sukabumi)