Repository Universitas PakuanAnalisis Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pelaku Usaha Minyak Goreng Yang Tidak Memiliki Izin Edar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan MakananAlyaAnnisaauthorEkaArdianto IskandarauthorLindryaniSjofjanauthorPerkembangan zaman yang pesat memberikan banyak sekali perubahan terhadap kehidupan manusia hingga saat ini. Adanya peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk. Banyak konsumen yang tidak selektif dalam memilih produk yang benar dan aman di iringi dengan adanya pelaku usaha yang tidak jujur dalam transaksi jual beli. diperlukan adanya upaya perlindungan yang lebih maksimal untuk para konsumen, dengan mengontrol perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Adapun upaya pemerintah dalam hal menjamin perlindungan konsumen adalah dengan membentuk lembaga khusus yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama: Bagaimana mekanisme pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengendalikan minyak goreng yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM? dan Bagaimana tanggung jawab BPOM terhadap kasus peredaran minyak goreng yang tidak memiliki izin edar dalam perspektif perlindungan konsumen? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber primer dan studi lapangan sebagai sumber sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau pemaparan sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan ataupun gejala-gejala lainnya. Adanya data dan pemaparan tersebut berguna untuk memperkuat dan mempertegas hipotesis yang muncul dari penelitian ini agar dapat memperkuat teori lama ataupun memperkuat penyusunan teori baru. Penyelesaian masalah BPOM telah menjalani tugas dan wewenangnya secara baik yang sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 yakni dengan mekanisme pengawasan yang mencakup tahap pra-pasar, pasca- pasar, inspeksi lapangan, edukasi serta penindakan hukum. Namun efektivitas pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan anggaran, serta meningkatnya penjualan minyak ilegal melalui platform daring yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, BPOM perlu meningkatkan cakupan pengawasan terhadap peredaran minyak tanpa izin edar, baik secara langsung di lapangan maupun melalui platform daring serta menambah sumber daya manusia dan memperluas fasilitas laboratorium agar proses pemeriksaan dan penarikan produk ilegal dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.KonsumenPerlindungan HukumBPOM (Badan Pegawas Obat Dan Makanan)Perpres (Peraturan Presiden)2025Universitas Pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.