The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Keabsahan Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Timbul Karena Hubungan Hukum Utang Piutang (Studi Kasus Perkara No.16/Pdt.G/2015/PN.Krg)
Akta Jual Beli (AJB) sebagai alat pendaftaran peralihan hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Selain AJB, juga dapat dibuat dengan berdasar pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta-akta tersebut dibuat antara para pihak, disatu pihak sebagai pemilik tanah selaku penjual dan pihak lain sebagai pembeli dari tanah, di hadapan notaris sehingga lazim disebut dengan akta notariil. Kuasa atau lastgeving merupakan suatu persetujuan (overeenkomst)dimana ada satu pihak pemberi kuasa atau kekuasaan atas nama pemberi kuasa (lastgever). Pemberian kuasa menjual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang sudah sering dilakukan dalam praktik, terutama dalam praktik perbankan dimana pada saat debitur menandatangani perjanjian kredit dan akta pengakuan utang debitur biasanya langsung pula menandatangani akta kuasa menjual atas jaminan dari kredit tersebut. Mengingat konstruksi hukum dalam perjanjian utang piutang ini adalah apabila debitur wanprestasi maka kreditur berdasarkan surat kuasa menjual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan atas utangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini diantaranya adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku- buku, surat kabar/media massa, dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah peralihan hak, kemudian juga menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan cara terjun ke lapangan melakukan wawancara (interview) dengan narasumber yang berkompeten. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian pokok dalam perjanjian jual beli pada umumnya, namun bagaimana jika dalam suatu perjanjian jual beli tersebut didasari dengan perjanjian utang piutang sehingga perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah peralihan hak berdasarkan pada akta jual beli yang timbul karena hubungan hukum utang piutang sebagai perjanjian pokok dapat berlangsung atau tidak. Agar dapat menguraikan proses peralihan hak milik yang dilakukan tersebut penulis menguraikan pertimbangan Majelis Hakim terhadap penerapan sah atau tidaknya peralihan hak yang dilakukan tersebut. Dari kasus ini penulis berpendapat bahwa seharusnya peralihan hak yang terjadi antara para pihak adalah tidak sah, maka dari itu penulis menyarankan agar setiap perjanjian yang dilakukan dibuat dengan/dihadapan pejabat yang berwenang agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, saran penulis juga agar dalam perbuatan hukum jual beli selain harus memperhatikan asas konsensualisme harus juga memperhatikan asas hukum adat yakni terang dan tunai serta memperhatikan mengenai perbuatan jual beli tersebut haruslah jelas obyek dan harganya.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10607 Analisis Keabsahan Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Timbul Karena Hubungan Hukum Utang Piutang (Studi Kasus Perkara No.16/Pdt.G/2015/PN.Krg)