…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 441/PDT.G/2021/PA.BKT)

Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 441/PDT.G/2021/PA.BKT)
type: Thesis
type: Article
abstract: Perkawinan merupakan ikatan hukum yang menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan suami istri. Harta dalam perkawinan terbagi atas harta bawaan dan harta bersama yang pengaturannya dapat berbeda antara hukum nasional dan hukum adat. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, terutama pengaturan harta perkawinan, khususnya terkait harta pusaka tinggi yang tidak termasuk dalam harta bersama. Perbedaan pengaturan tersebut kerap menimbulkan sengketa harta perkawinan, terutama ketika perkawinan berakhir karena perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majlis hakim terhadap penyelesaian sengketa harta perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt, serta pertimbangan majlis hakim terhadap pembagian harta perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan lembaga adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori keadilan menurut Aristoteles dan Jhon Rawls. Dua teori tersebut digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang wajib dibagi dua sama besar, kecuali terhadap objek yang merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum istri yang tidak dapat dimasukkan ke dalam harta bersama sesuai hukum adat Minangkabau, serta mempertimbangkan hukum adat Minangkabau yang melarang tanah pusaka tinggi dimasukkan ke dalam harta bersama karena merupakan harta warisan kaum. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia serta penerapan prinsip harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam hal ini, hakim membedakan dengan tegas antara status tanah yang merupakan milik kaum dan status bangunan yang merupakan hasil usaha bersama suami istri. Dalam…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Hukum Adat
subject: Pernikahan/Perkawinan
subject: Sengketa

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Angga Perdana
type: Person
given name: Angga
family name: Perdana

Yenny Febrianty
type: Person
given name: Yenny
family name: Febrianty

Raden Achmad Salim Faqih
type: Person
given name: Raden
family name: Achmad Salim Faqih

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10608 Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 441/PDT.G/2021/PA.BKT)
format: text/html
primary topic: Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 441/PDT.G/2021/PA.BKT)

Hukum Adat
type: Concept

Pernikahan/Perkawinan
type: Concept

Sengketa
type: Concept