Repository Universitas PakuanAnalisis Hukum Mengenai Klaim Tiongkok Atas Pulau-Pulau Dan Sumber Daya Alam Serta Penerapan Hak Untuk Berlayar Di Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS), Khususnya Yang Terkait Dengan Wilayah Laut InternasionalVandaArnelia AgattaauthorChairijahChairijahauthorIsepH. InsaniauthorKondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar daripada wilayah daratan, sehingga secara logis sebagian besar sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan manusia tersedia di lautan. Wilayah suatu negara terdiri dari udara, daratan, dan lautan. Namun, masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, melainkan hanya negara-negara tertentu yang memiliki wilayah laut, yaitu negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas serta sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Terdapat dua teori utama terkait kepemilikan laut yang mendasari hukum laut internasional: pertama, teori Laut sebagai common heritage of mankind (warisan bersama bagi umat manusia), yang menyatakan bahwa setiap negara atau bangsa berhak untuk memanfaatkan, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya laut secara terukur sesuai dengan kebutuhannya; dan kedua, teori kedaulatan negara, yang merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum internasional, yang menguraikan hak dan kewenangan suatu negara atas wilayah, pemerintahan, dan hubungan internasionalnya. Dalam konteks hukum laut, Laut Teritorial adalah zona maritim yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, sementara Zona Tambahan adalah zona maritim yang berdekatan dan mengarah ke laut teritorial, di mana negara mempunyai kekuasaan terbatas pada penegakan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitari. Penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview, yang dapat digunakan baik secara masing-masing maupun bersama-sama. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis klaim-klaim yang diajukan oleh negara-negara terkait atas wilayah laut, khususnya di Laut Tiongkok Selatan, serta penerapan hukum internasional mengenai hak-hak berlayar dan pengelolaan sumber daya alam laut yang ada di wilayah tersebut, dengan fokus pada penerapan hukum laut internasional (UNCLOS)Hukum Laut/KelautanUNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)2024Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.