…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10612

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10612
type: Thesis
type: Article
title: Analisis Hukum Mengenai Klaim Tiongkok Atas Pulau-Pulau Dan Sumber Daya Alam Serta Penerapan Hak Untuk Berlayar Di Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS), Khususnya Yang Terkait Dengan Wilayah Laut Internasional
abstract: Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar daripada wilayah daratan, sehingga secara logis sebagian besar sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan manusia tersedia di lautan. Wilayah suatu negara terdiri dari udara, daratan, dan lautan. Namun, masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, melainkan hanya negara-negara tertentu yang memiliki wilayah laut, yaitu negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas serta sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Terdapat dua teori utama terkait kepemilikan laut yang mendasari hukum laut internasional: pertama, teori Laut sebagai common heritage of mankind (warisan bersama bagi umat manusia), yang menyatakan bahwa setiap negara atau bangsa berhak untuk memanfaatkan, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya laut secara terukur sesuai dengan kebutuhannya; dan kedua, teori kedaulatan negara, yang merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum internasional, yang menguraikan hak dan kewenangan suatu negara atas wilayah, pemerintahan, dan hubungan internasionalnya. Dalam konteks hukum laut, Laut Teritorial adalah zona maritim yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, sementara Zona Tambahan adalah zona maritim yang berdekatan dan mengarah ke laut teritorial, di mana negara mempunyai kekuasaan terbatas pada penegakan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitari. Penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview, yang dapat digunakan baik secara masing-masing ma…
date: 2024
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Hukum Laut/Kelautan
subject: UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Isep H. Insani
type: Person
given name: Isep
family name: H. Insani

Vanda Arnelia Agatta
type: Person
given name: Vanda
family name: Arnelia Agatta

Chairijah Chairijah
type: Person
given name: Chairijah
family name: Chairijah

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10612/
title: HTML Summary of #10612 Analisis Hukum Mengenai Klaim Tiongkok Atas Pulau-Pulau Dan Sumber Daya Alam Serta Penerapan Hak Untuk Berlayar Di Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS), Khususnya Yang Terkait Dengan Wilayah Laut Internasional
format: text/html
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10612

Hukum Laut/Kelautan
type: Concept

UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)
type: Concept