The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika
Tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika merupakan ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini lahir dari kebutuhan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah, memberantas, dan menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin kompleks dan membahayakan generasi bangsa. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 131 sering menimbulkan perdebatan karena adanya benturan antara kewajiban hukum melapor dengan kondisi sosial-psikologis masyarakat yang masih minim pemahaman hukum serta adanya rasa takut terhadap risiko melapor. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban melapor dalam Pasal 131 serta faktor- faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang terbukti sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BGR. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan pihak terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola penerapan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pemenuhan unsur kesengajaan, pengetahuan terdakwa mengenai tindak pidana yang terjadi, bukti yang dihadirkan di persidangan, serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan. Dalam kasus yang diteliti, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaporkan tindak pidana narkotika meskipun tidak terlibat langsung dalam peredaran, sehingga tetap dijatuhi pidana sesuai Pasal 131. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 131 masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan kewajiban melapor. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran berupa peningkatan sosialisasi Pasal 131 kepada masyarakat, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, perlunya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas Pasal 131 dalam mendorong pelaporan, serta penggunaan pendekatan rehabilitatif bagi terdakwa yang juga terbukti sebagai pengguna narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum, serta pencapaian tujuan utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk melindungi bangsa dari bahaya narkotika.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10615 Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika