The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Perbandingan Pengaturan Dan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu mekanisme dalam sistem hukum pidana yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebelum menyelesaikan seluruh masa hukumannya, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mekanisme ini tidak hanya memberikan kesempatan rehabilitasi kepada warga binaan tetapi juga meringankan beban Lembaga Pemasyarakatan yang sering kali mengalami kelebihan kapasitas. Pentingnya pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan karena pada masa tersebut merupakan masa peralihan untuk warga binaan dari kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan menuju kehidupan yang bebas di luar dari Lembaga Pemasyarakatan karena warga binaan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Penulisan hukum ini menjelaskan Bagaimana pembebasan bersyarat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, kemudian Bagaimana perbandingan kelebihan dan kekurangan antara ketentuan dari pembebasan bersyarat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam perspektif teori tujuan/relatif pemidanaan dan teori efektifitas pemidanaan. Jenis penelitian ini menggunakan normative yang didukung Oleh empiris, lalu sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakan dan studi lapangan, serta teknik pengolahan data yaitu kualitatif menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian diatas Pembebasan bersyarat merupakan bentuk kebijakan pemidanaan yang mencerminkan pendekatan humanis dalam sistem hukum pidana. Dalam KUHP lama, pengaturannya belum terstruktur secara menyeluruh dan lebih bersifat administratif. Sementara dalam KUHP baru, pembebasan bersyarat diposisikan sebagai bagian dari pidana pengawasan yang diatur secara sistematis dan terintegrasi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketidaksiapan infrastruktur hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Agar pembebasan bersyarat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan, perlu dilakukan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan, serta optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan. Penting untuk membangun sistem evaluasi dan pengawasan yang lebih efektif agar proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat dapat terlaksana secara maksimal.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10617 Perbandingan Pengaturan Dan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana