Repository Universitas PakuanPenegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Swab Antigen (Diteliti Di Pengadilan Negeri Tangerang, Studi Kasus Putusan Nomor: 1673/PID.B/2021/PN.TNG)FahmiNurmuhammadauthorYennieK. MilonoauthorIsepH. InsaniauthorPerbuatan pidana pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan surat berupa tulisan-tulisan. Dalam putusan Nomor : 1673/Pid.B/2021/PN.Tng terdakwa telah bersalah dengan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Adapun identifikasi dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat swab antigen?, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tentang pelaku tindak pidana surat swab antigen dalam putusan nomor: 1673/Pid.B/2021/PN.Tng? dan kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat swab antigen dan bagaimana upaya jalan keluarnya? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat swab antigen, yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat keterangan dokter. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tentang pelaku tindak pidana surat swab antigen dalam putusan nomor: 1673/Pid.B/2021/PN.Tng, yaitu mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat swab antigen dan upaya jalan keluarnya, meliputi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, upaya jalan keluarnya adalah Hakim harus menyadari bahwa dalam menjatuhkan pidana diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Permasalahan lainnya yaitu masalah independensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat, upaya jalan keluarnya adalah Hakim harus memahami bahwa seorang Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Kendala lainnya dapat berasal dari masyarakat, petugas kesehatan dan penegak hukum. Sebagai upaya jalan keluar terhadap kendala yang berasal dari masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan masyarakat terutama oleh aparat penegak hukum mengenai terkait risiko dan konsekuensi hukum dari pemalsuan surat swab antigen. Upaya jalan keluar terhadap kendala yang berasal dari petugas kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat sistem etika dan pengawasan internal di lembaga kesehatan untuk mencegah dan mendeteksi dini tindakan pemalsuan. Sedangkan upaya jalan keluar terhadap kendala yang berasal dari penegak hukum dapat dilakukan dengan menambah sumber daya yang memadai kepada aparat penegak hukum, termasuk penambahan personel, pelatihan, dan anggaran yang cukup.Pemalsuan2024Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.