Repository Universitas PakuanPenggunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 301/Pid.Sus/2023/Pn.Bgr)DiniNuraeniauthorYennieK. MilonoauthorMustikaMega WijayaauthorTindak pidana perdagangan anak merupakan kejahatan serius terhadap anak dengan tujuan eksploitasi untung keuntungan tertentu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 F jo. Pasal 83 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Alat bukti Visum Et Repertum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184. Penulisan hukum ini menjelaskan bagaimana penggunaan alat bukti Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perdagangan anak dalam putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, kemudian bagaimana penerapan Visum Et Repertum sebagai pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, dan Kendala apa yang ditemukan dalam pembuktian tindak pidana perdagangan anak dan bagaimana upaya penanggulangannya. Jenis penelitian ini menggunakan normatif yang didukung oleh empiris, lalu sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakan dan studi lapangan, serta teknik pengolahan data yaitu kualitatif menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Penggunaan alat bukti Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perdagangan anak pada putusan perkara nomor 301/Pid.Sus/2023/PN.Bgr yaitu untuk menambah keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Berdasarkan uraian diatas Visum Et Repertum berperan sebagai Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli. Penerapan Visum Et Repertum pada kasus ini diterapkan sebagai Alat Bukti Surat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa telah terjadi aktivitas seksual pada korban. Tetapi visum disini bukan merupakan alat bukti utama melainkan alat bukti pendukung. Kendala dalam penggunaan alat bukti Visum Et Repertum yaitu kurangnya pemahaman Aparat Penegak Hukum terkait isi dari hasil visum sehingga perlu dihadirkannya Dokter Ahli untuk menjelaskan hasil pemeriksaanya saat persidangan berlangsung. Aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi dalam melindungi hak dan kewajiban anak demi masa depan bangsa, sanksi yang diberikan pada putusan ini harus seadil-adilnya supaya pelaku merasa jera dan tidak akan mengulanginya. Pemerintah harus menyediakan hotline khusus dan menyediakan akses layanan medis serta memastikan layanan visum tersedia diseluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.AnakVisumPerdagangan Orang/Human Trafficking2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.