The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Putusan Ultra Petit Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dan Tuna Wicara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 27//Pid.B/2021/Pn.Bjw)
Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diakui keberadaannya dan mendapatkan perlindungan hukum yang spesifik. Identifikasi permasalahan penulisan hukum ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas secara bersama-sama, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan ultra petita pada perkara pidana Nomor : 27/Pid.B/2021/PN.Bjw mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, dan apa yang menjadi kendala dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas secara bersama-sama dan bagaimana pula upaya jalan keluarnya. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas secara bersama-sama adalah para terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun. Pertimbangan Hakim dalam putusan ultra petita pada putusan Nomor : 27/Pid.B/2021/PN.Bjw mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap peyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara adalah bahwa Hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan ini disebut sebagai putusan ultra petita. Kendala dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas secara bersama-sama dan upaya jalan keluarnya ialah akibat kesulitan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, maka aparat penegak hukum menyediakan pendamping penerjemah bahasa isyarat. Saran untuk masyarakat memberikan support kepada penyandang disabilitas korban perkosaan.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10628 Analisis Putusan Ultra Petit Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dan Tuna Wicara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 27//Pid.B/2021/Pn.Bjw)
Putusan Hukum Melebihi Tuntutan/Ultra Petita