Analisis Yuridis Vonis Hukuman Mati Terhadap Kasus Ustadz Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede Yang Memerkosa 13 Santriwati (Studi Kasus Nomor Perkara: 5642 K/Pid.Sus/2022)FirmanSolehudinauthorIwanDarmawanauthorSaptoHandoyo DPauthorHukuman mati memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemberian hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya, serta sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Banyak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati salah satunya adalah kejahatan pencabulan. Secara general, setiap orang dapat menjadi korban kejahatan, tetapi sering kali perempuan dan anaklah yang menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan, terutama kejahatan dalam bentuk kesusilaan yang dalam hal ini juga termasuk di dalamnya pencabulan. Kasus seperti ini beberapa kali terjadi di sekolah, namun belum banyak korban yang berani melapor karena stigma terhadap korban kekerasan seksual berupa pencabulan ini masih sangat kuat. Penelitian ini akan menjelaskan tentang kebijakan formulasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia pada kasus tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, kendala yang dihadapi dalam penjatuhan hukuman mati. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu dengan dengan mencari peraturan-peraturan yang tertulis, penjelasan-penjelasan dan teori- teoridari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta hasil studi lapangan (wawancara). Kemudian yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan formulasi hukuman terhadap kasus pencabulan tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Hakim mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai orang tua, wali, pengasuh anak,pendidik atau tenaga kependidikan. Pertimbangan lainnya adalah jumlah korban yang lebih dari satu serta terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga hakim menjatuhkan hukuman mati. Dalam penjatuan hukuman mati terhadap terdakwa atas nama Herry Wirawan, hakim tidak mengalami kendala karena bukti-bukti persidangan atau fakta hukum yang ada telah terbukti bahwasanya terdakwa melakukan kekerasan seksual.Perkosa/PemerkosaanHukuman Mati2024Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis