The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Pelaksanaan Pemberian Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi oranglain yang disebut sebagai korban, kerugian yang dialami bisa dari segi immaterial ataupun segi materil, hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di tujukan untuk rasa kepedulian juga keadilan bagi korban dari tindak pidana tersebut namun masih ada beberapa hal yang dinilai belum diatur secara sempurna, hal menariknya jika pelaku tidak mampu membayar restitusi yang harus mereka berikan kepada korban maka akan digantikan menjadi kurungan penjara namun subsidair kurungan penjara ini bahkan tidak sampai satu tahun lamanya, akibatnya banyak korban ataupun orang-orang menganggap hal ini tidak adil bagi korban yang mendapatkan kerugian dari segi materil maupun immaterial, permasalahan yang diteliti dalam (Studi Kasus Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN.XXX) adalah bagaimana pengaturan tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, bagaimana mekanisme pemberian restitusi oleh pelaku secara bersama-sama terhadap korban, bagaimana upaya penanggulangan dalam kendala pemberian hak restitusi oleh pelaku secara bersama-sama kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif dengan didukung oleh penelitian empiris, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode library research dan field research, dan data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan metode kualitatif. Pengaturan tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang ini belum di atur secara jelas atau sempurna dalam KUHPidana, KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap dan PERMA juga belum di sah kannya menjadi Undang-Undang, mekanisme pemberian hak restitusi oleh pelaku secara bersama-sama kepada korban tetaplah dipertanggung jawabkan oleh sendiri-sendiri namun jika korban lebih dari satu maka hak restitusi bagi korban dapat digabungkan, kendala utama yang membuat pelaku sering sekali tidak membayar restitusi dikarenakan faktor ekonomi maka dari itu pelaku yang di perintahkan membayar restitusi lebih memilih untuk diganti menjadi kurungan penjara, lalu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan yaitu jika korban ataupun keluarga korban merasa tidak adil, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Kejaksaan, LPSK yang akan menjelaskan pemberian hak restitusi kepada korban, dan korban (anak) akan didampingi oleh pihak KPAI, oleh karena itu Negara diharapkan untuk lebih memperhatikan korban dari Tindak Pidana dengan cara membuat peraturan yang lebih terperinci mengatur tentang hak restitusi bagi korban.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10633 Analisis Pelaksanaan Pemberian Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama