The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 788/Pid/2020)
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dalam lalu lintas hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Notaris/PPAT tidak hanya merugikan pihak yang menitipkan dokumen atau sertipikat, tetapi juga mencederai integritas lembaga hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan PPAT. Fakta hukum dalam penelitian ini mengkaji tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Putusan Nomor 788K/PID/2020, di mana Notaris/PPAT sebagai penerima titipan sertipikat justru menyalahgunakan kepercayaan dengan menguasai dokumen untuk kepentingan pribadi. Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik? (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT dalam Putusan Nomor 788K/PID/2020? (3) Apa kendala penerapan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT dan bagaimana upaya penyelesaiannya?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, dengan pendekatan kasus melalui studi kasus terhadap Putusan Nomor 788K/PID/2020. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), kemudian seluruh data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penerapan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan bertujuan memberikan efek jera serta melindungi kepentingan hukum masyarakat. Namun, dalam praktik, proses penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT kerap menghadapi kendala seperti pertimbangan hakim yang tidak konsisten, kelemahan sistem hukum, serta keterbatasan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan, serta peningkatan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas Notaris/PPAT agar ke depan dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10642 Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 788/Pid/2020)