The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis mengenai pengaturan tindak pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berfokus pada implikasi hukum dari tindakan pidana berat yang melanggar hak asasi manusia serta upaya hukum yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggali kesesuaian antara kedua peraturan tersebut dalam konteks penegakan hukum yang adil serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan beberapa perubahan dalam ketentuan pidana, terdapat tantangan dalam implementasi Undang-Undang tersebut secara efektif, khususnya dalam konteks pengadilan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sinergi antara lembaga peradilan pidana dan pengadilan hak asasi manusia untuk memastikan penegakan hak asasi manusia yang lebih optimal dalam sistem hukum di Indonesia.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10643 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia