The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dan Penyalahgunaan Informasi Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam era digital telah membawa perubahan siginifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan arus informasi tersebut, terdapat potensi kejahatan baru yang muncul, salah satunya adalah pencurian dan penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi. Fenomena ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga memunculkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif. Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang paling sering terjadi adalah pengumpulan data tanpa izin untuk kepentingana komersial, termasuk dalam praktik pinjaman online ilegal dan eksploitasi data oleh pihak ketiga. Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan merusak kepercayaan publik terhadap keamanaan data digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi atas kejahatan terhadap data pribadi, serta bagaimana efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia dalam konteks sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan implementasi regulasi baru terhadap aktor korporasi digital yang memiliki struktur organisasi kompleks dan sering kali beroperasi lintas yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data utama diperoleh dari studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta ditunjang oleh wawancara kepada aparat penegak hukum dan akademisi untuk memperkaya analisis normatif yang disusun. Penelitian ini menyimpulkan agar efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kejahatan data pribadi dapat tercapai, maka pembaruan regulasi yang mencakup instrumen pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih spesifik, pembentukan lembaga pengawas data yang independen dan profesional, serta pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan hukum siber. Selain itu, penting untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi secara berkelanjutan.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10644 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dan Penyalahgunaan Informasi Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi