Repository Universitas PakuanPertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Otentik Berupa Surat Izin MengemudiAlfiahFarhah FauziahauthorIwanDarmawanauthorSobarSukmanaauthorPenelitian ini membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukannya. Penelitian ini membahas 2 (dua) rumusan masalah, (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi pidana pelaku turut serta melakukan dalam tindak pidana pemalsuan SIM studi putusan Nomor 18/Pid.B/2023/Pn.Swl; (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan SIM studi putusan Nomor 18/Pid.B/2023/Pn.Swl; Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif empiris, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama memiliki 5 (lima) faktor utama yaitu, adanya keinginan, kesempatan, niat jahat dalam diri pelaku, adanya ketidaklulusan dalam melakukan tes pembuatan SIM, dan adanya faktor ekonomi. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama berlaku pada pelaku utama dan pihak yang turut serta melakukan dan membantu memalsukan surat, sedangkan untuk penerapan sanksinya berupa hukuman pidana penjara sesuai Pasal 246 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu untuk para pemilik SIM diharapkan agar tidak lalai dan melakukan pembuatan SIM secara resmi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat tidak lagi memanfaatkan jalur illegal, melainkan mengikuti proses yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim agar menangani perkara lebih teliti dan cermat dalam menjatuhkan putusan dengan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim diharapkan tidak hanya memperhatikan keadaan subjektif terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepentingan umum dan efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat luas.Pemalsuan2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.