Repository Universitas PakuanAnalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Perkara No. 4/Pdt.Sus-Phi/2021/Pn.Amb)HabbyelMuhammad FarhanauthorNuradiNuradiauthorMustikaMega WijayaauthorPermasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang. Salah satu permasalahan tersebut yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahan. Dari uraian tersebut, timbul pertanyaan-pertanyaan Bagaimana Terjadinya Akibat Hukum Dari Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak? Bagaiamana Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak? persoalan ini sangat menarik, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pada perkara putusan hakim telah terjadinya sebuah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang mengakibatkannya kerugian yang menimpa (Penggugat), bahwa secara tiba- tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu. permohonan Pembatalan Pemutusan Hubungan Kerja harus dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang Undang No 13 Tahun 2003 sudah terpenuhi. Terhadap permasalahan yang di hadapi oleh Penggugat memang benar Penggugat telah melakukan kesalahan berupa Tindakan fraud dan sudah menjalankan konsekuensi atas perbuatannya yaitu berupa skorsing sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan, akan tetapi Penggugat sudah,menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum menjalankan skorsing, oleh karena itu seharusnya Penggugat tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja terlebih yang di dapati oleh Penggugat ialah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak,, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat terbukti telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sesuai dengan Dalam Pasal 37 angka 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Atas perbuatan tersebut Tergugat diwajibkan untuk membayar uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 92.884.259,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah).Perlindungan HukumPHK (Pemutusan Hubungan Kerja)Pekerja/Buruh2024Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.