Repository Universitas PakuanPertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Perkara No. 526/Pid.Sus/2023/Pn.Jmr)RevaDella RossaauthorLilikPrihatiniauthorAnggaPerdanaauthorMelakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin ini merupakan salah satu jenis tindak pidana ketenagalistrikan, yaitu tindak pidana khusus berupa perbuatan yang melanggar ketentuan hukum hukum dalam penyelenggara, penyediaan, atau penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diancam sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 30. Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa mengantongi izin usaha yang resmi. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah secara tegas mengatur kewajiban perizinan usaha serta memuat ketentuan pidana bagi pelanggarnya. Identifikasi masalah penelitian ini adalah, (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 526/Pid.Sus/2023/PN. Jmr dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidananya? (2) Apa saja kendala dalam menyelesaikan putusan perkara No. 526/Pid.Sus/2023/PN. Jmr dan bagaimana upaya penanggulangannya? Jenis penelitan ini menggunakan hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris melalui pendekatan kasus dan konseptual. Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitiaan lapangan yang diolah secara kualitatif. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Perkara No. 526/Pid.Sus/2023/PN. Jmr, terdapat dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang didasarkan atas pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbagan Hakim yang bersifat non-yuridis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawabab pidana atas perbuatannya. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif. Terdapat kendala dalam penentuan dakwaan yang tepat dari dakwaan alternatif, yang dapat diatasi oleh Hakim dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali, serta kendala berupa keterbatasan alat bukti fisik, khususnya berupa barang bukti dari pihak terdakwa yang harus diatasi dengan peningkatan kinerja Penyidik dalam pengumpulan barang bukti.Perdagangan Ilegal2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.