eprintid: 10660
rev_number: 6
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/01/06/60
datestamp: 2026-04-17 02:13:07
lastmod: 2026-04-17 02:13:07
status_changed: 2026-04-17 02:13:07
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Della Rossa, Reva
creators_name: Prihatini, Lilik
creators_name: Perdana, Angga
creators_NPM: 010121239
creators_NPM: NIDN0428086201
creators_NPM: NIDN0415098905
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Prihatini, Lilik
contributors_name: Perdana, Angga
contributors_NIDN: NIDN0428086201
contributors_NIDN: NIDN0415098905
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
title: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Perkara No. 526/Pid.Sus/2023/Pn.Jmr)
ispublished: pub
subjects: PerdaganganIlegal
divisions: sch_art
full_text_status: none
abstract: Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin ini merupakan salah satu jenis tindak pidana ketenagalistrikan, yaitu tindak pidana khusus berupa perbuatan yang melanggar ketentuan hukum hukum dalam penyelenggara, penyediaan, atau penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diancam sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 30. Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa mengantongi izin usaha yang resmi. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah secara tegas mengatur kewajiban perizinan usaha serta memuat ketentuan pidana bagi pelanggarnya. Identifikasi masalah penelitian ini adalah, (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 526/Pid.Sus/2023/PN. Jmr dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidananya? (2) Apa saja kendala dalam menyelesaikan putusan perkara No. 526/Pid.Sus/2023/PN. Jmr dan bagaimana upaya penanggulangannya? Jenis penelitan ini menggunakan hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris melalui pendekatan kasus dan konseptual. Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitiaan lapangan yang diolah secara kualitatif. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Perkara No. 526/Pid.Sus/2023/PN. Jmr, terdapat dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang didasarkan atas pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbagan Hakim yang bersifat non-yuridis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawabab pidana atas perbuatannya. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif. Terdapat kendala dalam penentuan dakwaan yang tepat dari dakwaan alternatif, yang dapat diatasi oleh Hakim dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali, serta kendala berupa keterbatasan alat bukti fisik, khususnya berupa barang bukti dari pihak terdakwa yang harus diatasi dengan peningkatan kinerja Penyidik dalam pengumpulan barang bukti.
date: 2025
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Della Rossa, Reva and Prihatini, Lilik and Perdana, Angga  (2025) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Perkara No. 526/Pid.Sus/2023/Pn.Jmr).  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.