Repository Universitas PakuanAnalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2528/K/Pid.Sus/2023)KaniaShapira KomaladewiauthorLilikPrihatiniauthorTutiSusilawati K.authorUpah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pengusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas pekerja. Pemberian upah oleh pengusaha dan perusahaan terhadap tenaga kerja di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan yang serius dan perlu perhatian lebih dari pemerintah serta penegak hukum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum bagi para tenaga kerja untuk mendapatkan hak-hak yang sewajarnya mereka dapatkan. Penerapan sanksi pidana dapat dikenakan kepada pengusaha atau korporasi yaitu pemilik serta pengurus yang bertanggungjawab dalam penetapan aturan perusahaan mengenai pemberian upah. Identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah: 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota dan apa akibatnya; dan 2. Bagaimanakan pertanggungjawaban pidana yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis melakukan pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan kasus, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian diolah secara kualitatif. Faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota merupakan hasil dari akumulasi tiga faktor utama, yaitu faktor internal pelaku, faktor internal perusahaan, dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membayar upah tenaga kerja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas tindak pidana yang merugikan hak-hak tenaga kerja. Dengan adanya tindak pidana ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum ketenagakerjaan serta melalukan sosialisasi terkait regulasi upah minimum secara menyeluruh. Dalam proses penindakan terhadap pelaku diharapkan dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera serta mendorong terhadap hukum ketenagakerjaan. Dan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan cara aktif mencari informasi mengenai ketentuan ketenagakerjaan, terutama terkait upah minimum.Perlindungan HukumTenaga Kerja/KetenagakerjaanUMR (Upah Minimum Regional)2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.