Repository Universitas PakuanImplementasi Asas Equality Before The Law Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diteliti Di Pengadilan Negeri Bogor)AngelikaArtauly SihalohoauthorAsmakul HosnahauthorHerliAntoniauthorAsas equality before the law merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, penerapan asas ini seringkali menghadapi hambatan dan tantangan, terutama dalam perkara pemerkosaan yang melibatkan korban dan pelaku dengan kedudukan hukum yang tidak setara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana asas equality before the law diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana khsususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Bogor, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka penerapan asas equality before the law pada sistem peradilan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bogor dan masyarakat mengenai penerapan asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana pada kasus pemerkosaan serta hambatan dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif didukung penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana khususnya kasus pemerkosaan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Negeri Bogor. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban ataupun pelaku khususnya tindak pidana pemerkosaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kesetaraan di hadapan hukum. Akan tetapi dalam penerapannya, Pengadilan Negeri Bogor masih menghadapi hambatan dan tantangan. Salah satu hambatannya adalah kekurangan personil pada lembaga yaitu LPSK dan POSBAKUM, sedangkan tantangannya adalah kesadaran hukum yang rendah. Untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam sistem peradilan, Pengadilan Negeri Bogor berupaya melakukan berbagai langkah strategis yang mana langkah-langkah tersebut mencerminkan keseriusan Pengadilan Negeri Bogor untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. Perlunya Pengadilan Negeri Bogor melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan asas ini, guna memastikan pelaksanaan peradilan yang adil dan tidak diskriminatif.Perlindungan HukumEquality Before The LawKorbanPerkosa/Pemerkosaan2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.