Repository Universitas PakuanPengaturan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dikaitkan Dengan Masa Percobaan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaNandaAulia MardikaauthorIwanDarmawanauthorYennyFebriantyauthorPenelitian ini mengkaji pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya dikaitkan dengan konsep masa percobaan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan berat yang diancam pidana mati, namun KUHP Baru memperkenalkan pendekatan humanis melalui masa percobaan selama 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dapat diancamkan hukuman mati sesuai Pasal 459 KUHP Baru, mengeksplorasi bagaimana pengaturan masa percobaan hukuman mati dapat dilaksanakan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 100 KUHP Baru, serta mengidentifikasi pro dan kontra masyarakat terhadap pengaturan masa percobaan hukuman mati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan wawancara dengan akademisi hukum serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 459 KUHP Baru menjadi kunci pembeda dan alasan utama ancaman pidana mati, karena mengindikasikan niat jahat yang matang dan bahaya sosial yang tinggi. Implementasi masa percobaan hukuman mati berdasarkan Pasal 100 KUHP Baru memberikan kesempatan rehabilitasi bagi terpidana yang menunjukan penyesalan dan perilaku terpuji. Namun, pengaturan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro mendukung aspek humanis dan perlindungan HAM, sementara pihak yang kontra mengkhawatirkan pelemahan efek jera dan potensi manipulasi sistem, terutama karena kriteria penilaian "perilaku terpuji" masih bersifat subjektif dan rentan penyalahgunaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KUHP Baru telah berupaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan restoratif melalui masa percobaan, diperlukan regulasi pelaksana yang lebih konkret dan transparan, serta tim pengamat independen untuk memastikan objektivitas penilaian. Tanpa kriteria yang jelas dan pengawasan yang ketat, tujuan mulia dari masa percobaan ini dapat terdistorsi, mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.Hukuman MatiPembunuhan2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.