The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Kasus Nomor 128/Pid.Sus/2022/Pn.Sgm)
Anak merupakan generasi muda penerus bangsa dan sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan nasional dan anak merupakan penentu apakah suatu Negara dibawa ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan di dalam kehidupannya maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. perlindungan anak itu sendiri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Di dalam kehidupan masyarakat sering ditemukan anak menjadi korban kejahatan atau tindak pidana di antaranya tindak pidana perundungan, penganiayaan, dan tindak pidana asusila dalam hal ini tindak pidana persetubuhan sebagaimana yang menjadi objek penelitian (skripsi) ini. Dalam hal tindak pidana persetubuhan, pada umumnya dilakukan oleh orang yang dikenal atau orang terdekat seperti orangtua, saudara (kandung ataupun tiri), kekasih, teman dekat, pemuka agama, guru, bahkan aparat penegak hukum juga bisa terlibat salah satunya yaitu Polisi. Identifikasi masalah dalam penulisan ini (1) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak? (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak?. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, jenis penelitian normatif empiris, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan yang diolah menggunakan metode kualitatif. Pemidanaan bagi anggota Polisi yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya serta mencegah terjadinya perbuatan serupa kembali yang dilakukan oleh anggota Polisi lainnya. Penegakan hukum terhadap pelaku oknum Polisi yang sengaja membujuk melakukan persetubuhan kepada anak, tetap harus dilandaskan pada pengayoman serta pembinaan agar kedepannya bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan berguna. Proses penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak seringkali mengalami berbagai macam kendala seperti kepentingan institusi dengan indikator budaya melindungi institusi, sistem hukum yang lemah, stigma sosial, rendahnya kesadaran mengenai hak anak dan keterbatasan sumber daya keterbatasan fasilitas pendukung, seperti tempat perlindungan bagi korban, juga menjadi kendala. Jika seorang polisi melakukan tindak pidana, oknum Polisi tersebut harus menerima sanksi sesuai dengan hukuman yang berlaku tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan perlakuan khusus atau keringanan hukuman hanya karena status mereka sebagai Polisi.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10669 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Kasus Nomor 128/Pid.Sus/2022/Pn.Sgm)