The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Pemulihan Kerugian Negara Berdasarkan Hak Gugatan Perdata Pada Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban akibat suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara seringkali mengalami kendala. Salah satunya ialah dalam hal tindak pidana korupsi yang notabenenya adalah suatu kejahatan yang digolongkan dalam extra ordinary crime seringkali penyidik tidak menemukan cukup alat bukti namun secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 32 memberikan ruang bagi hukum perdata untuk andil dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara dengan melakukan upaya hukum berupa gugatan secara perdata. Gugatan sendiri ialah merupakan upaya tuntutan hak yang diberikan oleh Pengadilan guna menghindari adanya eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri. Salah satu kasus yang menyorot perhatian publik yang dikarenakan menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar adalah pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dalam putusan dalam ranah hukum pidana khususnya pada tingkat pertama dan banding dinyatakan merugikan keuangan negara namun selanjutnya pada tingkat kasasi yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga hal ini menjadi kendala bagi negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara. BLBI timbul karena fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort yang memiliki wewenang untuk membantu permasalahan likuiditas bank pada kondisi darurat. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Penelitian ini berusaha menjawab mengenai bagaimana negara melaksanakan haknya untuk melakukan gugatan negara atas kerugian keuangan negara, bagaimana prosedur untuk melakukan gugatan terhadap kerugian keuangan negara serta kendala yang dihadapi dan solusinya bagi Jaksa Pengacara Negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata. Dari penelitian ini ditemukan bahwa upaya gugatan perdata adalah bentuk alternatif penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara, namun hal ini juga masih ditemukan kendala bahwa dalam hal pergeseran hukum publik ke hukum privat belum adanya aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai kekhususan prosedural yang mendukung kinerja Jaksa Pengacara Negara agar efektif dan efisien.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10671 Tinjauan Yuridis Pemulihan Kerugian Negara Berdasarkan Hak Gugatan Perdata Pada Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia