The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 72/Pid.B/2020/Pn.Bgr)
Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan dimulai dari adanya kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain yang dipercayainya. Dalam kasus tindak pidana penggelapan, pihak yang menerima kepercayaan tersebut melanggar kepercayaan tersebut dengan sengaja menyembunyikan, menggelapkan, atau mempergunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penelitian ini mendorong beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan? (2) Apa yang menjadi kendala dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan? (3) Bagaimana upaya jalan keluar dari kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan? Penelitian ini difokuskan pada aspek teori tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dengan pendekatan hukum normatif dan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta menawarkan solusi atau upaya jalan keluar untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam proses pertanggungjawaban pidana tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10672 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 72/Pid.B/2020/Pn.Bgr)