Repository Universitas PakuanPenetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Oleh Kejaksaan Agung Terhadap Thomas Trikasih Lembong (Studi Kasus: Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/Pn.Jkt.Sel)LisaYulinsaauthorAsmakul HosnahauthorRobySatya NugrahaauthorSistem peradilan Indonesia dirancang agar dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta dapat melindungi hak-hak setiap individu. Dalam hal untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional, maka lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Acfvara Pidana (KUHAP), dimana KUHAP bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa yang sebelumnya diabaikan. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, harga diri diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusianya dengan sewenang-wenang. Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum oleh Penyidik yang mengubah status seseorang dari semula tidak diduga sebagai pelaku tindak pidana menjadi seseorang yang secara patut diduga telah melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi karena penetapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Thomas Trikasih Lembong tidak berdasarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan dengan normatif dengan didukung penelitian empiris yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) serta wawancara dengan pemangku kepentingan. Terori yang digunakan adalah teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Progresif sebagai dasar dalam kerangka berpikir untuk mencapai tujuan penelitian, dengan ini penulis bias focus pada aspek tertentu dari masalah, sehingga penelitian lebih terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebab Jaksa tidak dapat menunjukkan adanya kerugian negara yang nyata dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong, serta pada pasal yang dikenakan oleh Kejaksasan Agung tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Kesimpulan utama menekankan kepada setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya diharapkan tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku agar menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap individu.Korupsi2025Universitas Pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.