The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Ketua Dan Anggota KPPS Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Kabupaten Konawe (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.S/2024/PN Adl)
Pemilihan Umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, integritas penyelenggara Pemilu sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ketua dan Anggota KPPS dalam Pemilihan Anggota DPD RI di Kabupaten Konawe, yang kemudian diproses melalui jalur hukum dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 2/Pid.S/2024/PN ADL. Kasus ini menjadi penting karena melibatkan unsur penyelenggara pemilu yang semestinya bertindak netral dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif, yaitu studi dokumen terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan Ketua Bawaslu, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh dari proses pembuktian yang menyeluruh. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan penerapan teori pemidanaan utilitarian dan resosialisasi yang menekankan fungsi pencegahan dan edukatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Ketua dan Anggota KPPS telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala dalam sistem pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum pemilu. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan seleksi berbasis integritas bagi penyelenggara pemilu, penguatan pengawasan di tingkat TPS, serta optimalisasi fungsi Sentra Gakkumdu.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10678 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Ketua Dan Anggota KPPS Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Kabupaten Konawe (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.S/2024/PN Adl)