eprintid: 10678
rev_number: 7
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/01/06/78
datestamp: 2026-04-23 02:22:44
lastmod: 2026-04-23 02:22:44
status_changed: 2026-04-23 02:22:44
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Yohanes, Yohanes
creators_name: ul Hosnah, Asmak
creators_name: Prihatini, Lilik
creators_NPM: 010121249
creators_NPM: NIDN0425126201
creators_NPM: NIDN0428086201
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: ul Hosnah, Asmak
contributors_name: Prihartini, Lilik
contributors_NIDN: NIDN0425126201
contributors_NIDN: NIDN0428086201
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
title: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Ketua Dan Anggota KPPS Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Kabupaten Konawe (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.S/2024/PN Adl)
ispublished: pub
subjects: dg
divisions: sch_art
full_text_status: none
abstract: Pemilihan Umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, integritas penyelenggara Pemilu sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ketua dan Anggota KPPS dalam Pemilihan Anggota DPD RI di Kabupaten Konawe, yang kemudian diproses melalui jalur hukum dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 2/Pid.S/2024/PN ADL. Kasus ini menjadi penting karena melibatkan unsur penyelenggara pemilu yang semestinya bertindak netral dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif, yaitu studi dokumen terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan Ketua Bawaslu, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh dari proses pembuktian yang menyeluruh. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan penerapan teori pemidanaan utilitarian dan resosialisasi yang menekankan fungsi pencegahan dan edukatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Ketua dan Anggota KPPS telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala dalam sistem pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum pemilu. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan seleksi berbasis integritas bagi penyelenggara pemilu, penguatan pengawasan di tingkat TPS, serta optimalisasi fungsi Sentra Gakkumdu.
date: 2025
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Yohanes, Yohanes and ul Hosnah, Asmak and Prihatini, Lilik  (2025) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Ketua Dan Anggota KPPS Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Kabupaten Konawe (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.S/2024/PN Adl).  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.