Repository Universitas PakuanPertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Menyalahgunakan Atau Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Maksud Dan Tujuan Pemberian Izin Tinggal Yang Diberikan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 181/PID.SUS/2024/PN.SGM)NikenAulia KusumawatiauthorLilikPrihatiniauthorHerliAntoniauthorTindak pidana keimigrasian menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA). Praktik pelanggaran ini tidak hanya mengganggu ketertiban hukum, tetapi juga dapat berdampak pada kedaulatan dan keamanan negara. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah ketika WNA menyalahgunakan izin tinggal non-kerja seperti visa investor, dengan melakukan aktivitas usaha secara langsung tanpa izin kerja. Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan serta lemahnya pemahaman pelaku terhadap batasan hukum yang berlaku. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang menyalahgunakan izin tinggal berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana keimigrasian dalam Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.Sgm? Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian normatif empiris, yang menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan di dukung dengan penelitian lapangan, dan di olah menggunakan metode kualitatif. Penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA merupakan bentuk pelanggaran pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap pelaku adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (schuld), karena pelanggaran dilakukan secara sadar dan dengan intensi yang jelas. Dalam praktiknya, banyak WNA memanfaatkan visa non kerja untuk kepentingan bisnis atau pekerjaan langsung, yang melampaui batas kewenangan izin tinggal yang diberikan. Hal ini memperkuat pentingnya penerapan sanksi pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan memberikan efek jera. Dari sisi lain penerapan pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan, ketidaksesuaian aktivitas dengan izin, dan adanya dampak terhadap sistem keimigrasian. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam tindak pidana keimigrasian perlu didukung oleh pengawasan yang lebih ketat dan kerja sama yang baik antar lembaga terkait. Selain itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami aturan izin tinggal agar pelanggaran bisa dicegah lebih awal. Dengan penegakan hukum yang tegas dan jelas, sistem keimigrasian di Indonesia akan menjadi lebih kuat dan mampu melindungi kepentingan negara ditengah meningkatnya jumlah orang asing yang datang.KeimigrasianWNA (Warga Negara Asing)2025Universitas Pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.