Repository Universitas PakuanPengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemasungan Yang Dilakukan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi ManusiaIntanLestariauthorYennieK. MilonoauthorNandangKusnadiauthorPemasungan merupakan tindakan pengikatan atau pengisolasian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 434. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan ODGJ berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, yang melarang pemasungan, penelantaran, dan kekerasan terhadap ODGJ. Ketentuan ini menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00. (Sepuluh Juta Rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi ODGJ, serta mengkaji program "Indonesia Bebas Pasung" yang diluncurkan pemerintah untuk menghapus praktik pemasungan. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian normatif didukung empiris. Data-data dikumpulkan dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial dan diskriminasi terhadap ODGJ masih menjadi masalah serius dalam penanganan kesehatan jiwa di masyarakat. Sanksi yang diatur dalam Pasal 434 dianggap belum memberikan efek jera yang memadai, sehingga diperlukan penguatan sanksi serta edukasi dan pendampingan kepada keluarga ODGJ. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan upaya edukasi masyarakat untuk mengurangi praktik pemasungan, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ. Program "Indonesia Bebas Pasung" perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat agar ODGJ mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)Pasung/Pemasungan2024Universitas Pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.