The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemasungan Yang Dilakukan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia
Pemasungan merupakan tindakan pengikatan atau pengisolasian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 434. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan ODGJ berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, yang melarang pemasungan, penelantaran, dan kekerasan terhadap ODGJ. Ketentuan ini menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00. (Sepuluh Juta Rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi ODGJ, serta mengkaji program "Indonesia Bebas Pasung" yang diluncurkan pemerintah untuk menghapus praktik pemasungan. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian normatif didukung empiris. Data-data dikumpulkan dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial dan diskriminasi terhadap ODGJ masih menjadi masalah serius dalam penanganan kesehatan jiwa di masyarakat. Sanksi yang diatur dalam Pasal 434 dianggap belum memberikan efek jera yang memadai, sehingga diperlukan penguatan sanksi serta edukasi dan pendampingan kepada keluarga ODGJ. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan upaya edukasi masyarakat untuk mengurangi praktik pemasungan, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ. Program "Indonesia Bebas Pasung" perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat agar ODGJ mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10680 Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemasungan Yang Dilakukan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia