Repository Universitas PakuanPenerapan Restorative Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Tanah Dan Bangunan Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim PolriFatikaKarmilaauthorAsmakul HosnahauthorHerliAntoniauthorRestorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada proses pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial antara keduanya melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang melibatkan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini hadir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana mekanisme penerapan restorative justice dijalankan oleh Dittipidum Bareskrim Polri, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasinya, dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang diperkaya dengan data primer berupa hasil wawancara terhadap aparat penegak hukum, guna memperoleh gambaran faktual di lapangan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konsep restorative justice telah mulai diterapkan dalam beberapa kasus di Dittipidum Bareskrim Polri, implementasinya masih belum merata. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat mengenai konsep dan prosedur restorative justice, belum optimalnya dukungan regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme pelaksanaannya dalam kasus pengrusakan tanah dan bangunan, serta adanya pihak-pihak tertentu yang masih mengedepankan penyelesaian secara itigasi. Selain itu, pelaksanaan restorative justice juga kerap terkendala oleh para pihak. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dittipidum Bareskrim Polri untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas sebagai bentuk penyelesaian alternatif dalam perkara pengrusakan tanah dan bangunan, terutama dalam rangka mengurangi beban sistem peradilan pidana formal, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan keadilan yang lebih bermakna bagi korban maupun pelaku. Namun demikian, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi yang mendukung, kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah pentingnya integrasi kebijakan restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana nasional, penguatan regulasi teknis yang mendukung implementasinya di berbagai jenis tindak pidana, serta peningkatan kapasitas dan pemahaman semua pihak yang terlibat melalui pelatihan berkelanjutan.Restorative Justice (Keadilan Restoratif)2025Universitas Pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.