The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)
Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang termasuk dalam follow up crime atau tindak pidana lanjutan dari kejahatan sebelumnya (predicate crime) dimana tindak kejahatan sebelumnya merupakan sumber dihasilkannya harta atau uang tindak pidana yang kemudian dicuci. Pencucian uang atau dikenal juga dengan istilah money laundering merupakan suatu rangkaian tindakan kegiatan yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang?, bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disertai penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian data kepustakaan (library research), dan penelitian lapangan (field research), serta teknik pengolahan data secara kualitatif. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pencucian uang sebagai suatu proses atau upaya yang dilakukan dengan menyamarkan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga seolah-olah terlihat sebagai harta kekayaan yang sah. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif karena melakukan perbuatan "menerima atau menguasai" harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang adalah kerahasiaan bank yang mewajibkan perbankan untuk merahasiakan identitas nasabahnya menyebabkan penyidik menjadi lebih sulit untuk memeriksa aliran dana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, kemajuan teknologi menyebabkan teknik pencucian uang yang diterapkan tersangka menjadi semakin canggih sehingga menjadi semakin sulit untuk dilakukan pembuktian oleh aparat penegak hukum, serta adanya transaksi yang dilakukan secara tunai sangat sulit untuk mengetahui proses transaksi dan menemukan bukti. Upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang adalah memperkuat peran PPATK, memaksimalkan kinerja Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU), memaksimalkan peran perbankan dalam transaksi keuangan, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pencucian wang.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10687 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)