Repository Universitas PakuanPenegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pencurian Identitas Orang Lain (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby)RachelDito AlbanyauthorLilikPrihatiniauthorSuhermantoSuhermantoauthorPerkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap munculnya bentuk kejahatan baru, salah satunya tindak pidana penipuan dengan modus pencurian identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis pencurian identitas serta menilai efektivitas pemidanaan yang diterapkan pengadilan. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby, di mana terdakwa menggunakan identitas seorang dokter untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan secara melawan hukum.Identifikasi masalah penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus pencurian identitas orang lain? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus pencurian identitas orang lain dalam putusan perkara nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby? (3) Apa saja kendala penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus pencurian identitas dan bagaimana upaya penanggulanganannya? Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris melalui pendekatan kasus dan konseptual. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini masih terbatas pada penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan belum memanfaatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, karena perbuatan dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku. Dengan demikian, tindakan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan penipuan telah memenuhi unsur-unsur delik penipuan dalam KUHP. Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi lemahnya pembuktian digital, keterbatasan regulasi spesifik, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi turunan UU PDP, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik mengenai keamanan data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum pidana agar lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.PencurianIdentitasPenipuan2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.