The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pencurian Identitas Orang Lain (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby)
Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap munculnya bentuk kejahatan baru, salah satunya tindak pidana penipuan dengan modus pencurian identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis pencurian identitas serta menilai efektivitas pemidanaan yang diterapkan pengadilan. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby, di mana terdakwa menggunakan identitas seorang dokter untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan secara melawan hukum.Identifikasi masalah penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus pencurian identitas orang lain? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus pencurian identitas orang lain dalam putusan perkara nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby? (3) Apa saja kendala penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus pencurian identitas dan bagaimana upaya penanggulanganannya? Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris melalui pendekatan kasus dan konseptual. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini masih terbatas pada penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan belum memanfaatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, karena perbuatan dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku. Dengan demikian, tindakan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan penipuan telah memenuhi unsur-unsur delik penipuan dalam KUHP. Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi lemahnya pembuktian digital, keterbatasan regulasi spesifik, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi turunan UU PDP, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik mengenai keamanan data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum pidana agar lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10688 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pencurian Identitas Orang Lain (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby)