Repository Universitas PakuanAnalisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Dalam Tindakan Pidana Dalam Kawasan Hutan Lindung Tanpa Ijin Menteri (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:48/Pid.B/Lh/2021/P.n.Son)SifaFauziahauthorLilikPrihatiniauthorSobarSukmanaauthorBentuk pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan adalah kegiatan penambangan. Di Indonesia, penambangan sering kali dilakukan di kawasan hutan, yang berperan penting sebagai ekosistem penyedia oksigen, sumber air, serta habitat berbagai flora dan fauna. Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pemanfaatan Kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, seperti penambangan, perkebunan atau pembangunan infrastuktur, tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa pengawasan. Kegiatan tersebut harus memperoleh izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan tetap terkendali dan tidak merusak ekosistem. Penambangan di kawasan hutan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi ekologis hutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum dalam perlindungan kawasan hutan.1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penambangan tanpa izin dalam Kawasan hutan lindung ? 2. Mengapa Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 48/Pid.B/LH/2021/SON ?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris melalui pendekatan kasus, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library reseacrh) dan penelitian lapangan (field research) dengan teknik wawancara serta pengolahan data secara kualitatif. Kesimpulan dari penulisan ini, terdakwa terbukti secara sah melakukan kegiatan penambangan tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan (dolus). Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum: pembuktian unsur kesengajaan dan letak Kawasan, Minimnya koordinasi dengan instansi kehutanan dan lingkungan, Tidak adanya pendekatan lingkungan yang kuat dari penuntut umum. Berdasarkan bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis menyarankan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memasang tanda batas hutan lindung agar jelas dan mudah diawasi. Pemerintah Daerah perlu edukasi rutin ke masyarakat soal perlindungan hutan dan aturan hukumnya.HutanLepas Dari Segala Tuntutan Hukum2025Universitas Pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.