Repository Universitas PakuanAnalisis Kasus Salah Tangkap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Alat Berat Dalam Putusan Praperadilan Nomo/PID.PRA/2022/PN.LBSSabillaRahmaningtyasauthorAsmakul HosnahauthorRobySatya NugrahaauthorPenegakan hukum pidana yang adil dan sesuai prosedur merupakan bagian fundamental dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses penegakan hukum adalah tindakan salah tangkap, yaitu penangkapan terhadap seseorang yang tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai prosedur penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku salah tangkap dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.LBS?, pertimbangan Hakim mengenai kasus salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana pembakaran alat berat dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.LBS?, akibat hukum salah tangkap dalam kasus salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana pembakaran alat berat dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.LBS?, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dianalisis berdasarkan ketentuan KUHAP serta doktrin dan asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan dilakukan tanpa memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP, seperti tidak adanya dua alat bukti yang sah, tidak diterbitkannya surat perintah penangkapan, serta tidak dilakukannya penyelidikan dan penyidikan secara sah. Hakim dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penangkapan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Akibat hukum dari tindakan salah tangkap ini sangat merugikan korban, baik secara hukum maupun secara sosial dan psikologis, yang berimplikasi pada hak korban untuk memperoleh rehabilitasi, pemulihan nama baik, dan ganti kerugian dari negara. Kesimpulan penelitian merupakan prosedur penangkapan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup dan tanpa melalui tahap penyidikan yang sah, sehingga melanggar asas legalitas dan due process of law. Hakim praperadilan menyatakan penangkapan tersebut tidak sah karena tidak disertai surat perintah, pemeriksaan penyidikan, dan dua alat bukti. Akibat salah tangkap ini menimbulkan kerugian hukum, materiil, psikologis, serta mencemarkan reputasi korban, yang berhak atas pemulihan mama baik, ganti rugi, dan rehabilitasi sesuai Pasal 77 jo Pasal 95 KUHAP. Saran penelitian ini penegak hukum, khususnya kepolisian, perlu meningkatkan profesionalisme dengan mematuhi prosedur penangkapan yang sah dan berbasis dua alat bukti, serta mengikuti pelatihan berkelanjutan. Negara juga perlu menjamin perlindungan hukum melalui mekanisme kompensasi dan rehabilitasi yang cepat, adil, dan mudah diakses bagi korban salah tangkap.Salah Tangkap2025Universitas Pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.