Repository Universitas PakuanKeterlibatan Warga Negara Indonesia Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Tenaga Kerja Di Kamboja (Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban)ReySyabilla Maharani PutriauthorYennieK. MilonoauthorRobySatya NugrahaauthorTindak pidana perdagangan orang atau dikenal dengan istilah human trafficking merupakan transaksi yang melibatkan penjualan barang kepada manusia disebut dengan perdagangan orang, perdagangan manusia, atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Telah diatur di dalam hukum pidana ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berisikan keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, efek jera terhadap pelaku, peningkatan kerjasama dan perlindungan korban. Adapun identifikasi masalah berikut dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan dalam kasus eksploitasi tenaga kerja di Kamboja, Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi TPPO, dan hambatan dalam penanggulangan TPPO eksploitasi tenaga kerja di Kamboja, Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif melalui pendekatan Perundang-undangan ditinjau penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), serta pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama faktor terjadinya TPPO adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan gender dam diskriminasi, krisis migrasi, kelemahan sistem hukum. Dikeluarkan regulasi dalam penanggulangan TPPO yaitu PERPRES Nomor 19 Tahun 2023, yang mengatur Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan penanganan TPPO. Hambatan penanggulangan TPPO masih cukup kompleks diantaranya, rendahnya kesadaran/pemahaman, modus operandi semakin canggih, keterbatasan penegak hukum, perlindungan dan rehabilitasi korban masih terbatas.EksploitasiTenaga KerjaPerdagangan Orang/Human Trafficking2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.