Repository Universitas PakuanAnalisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan Terhadap Wakil Menteri Hukum Dan Ham Eddy Hiariej Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2024/Pn.Jkt-Sel)SiskawatiSiskawatiauthorIwanDarmawanauthorMahipalMahipalauthorSebagai negara hukum, Indonesia menjunjung keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Namun, kasus korupsi masih marak terjadi, termasuk dugaan suap melalui penetapan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK menimbulkan perdebatan hukum terutama melalui mekanisme praperadilan karena hakim mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan terbebas dari status tersangka karena dianggap belum bernilai pro justitia dan belum memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah. Penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari beberapa identifikasi masalah diantaranya yaitu : bagaimana kasus posisi dari Pra Peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eddy Hiariej? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Pra Peradilan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Eddy Hiariej? Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya jalan keluar dari permasalahan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Eddy Hiariej? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Eddy Hiariej yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt-Sel. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif didukung data empiris melalui wawancara kepada ahli hukum dengan pendekatan peraturan perundang- undangan yang didukung bahan hukum primer serta sekunder seperti putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eddy berhasil membatalkan status tersangkanya karena dinilai cacat prosedur oleh PN Jakarta Selatan, penetapan tersangka dan tindakan paksa lainnya harus memenuhi prosedur dan syarat hukum agar tidak melanggar HAM, serta pemeriksaan praperadilan selama ini hanya menguji syarat formil penangkapan dan penahanan tanpa menilai syarat materiil yang krusial sehingga perlindungan hak tersangka kurang efektif. Penulis menyarankan bahwa pemerintah dan DPR perlu merevisi KUHAP untuk menguatkan pengawasan praperadilan dan upaya paksa secara materil serta mengadopsi sistem Hakim Komisaris guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Aparat penegak hukum diharapkan menggunakan kewenangan secara proporsional, memahami fungsi praperadilan sebagai kontrol efektif, dan meningkatkan transparansi serta kapasitas demi menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.KorupsiPertimbangan Hakim2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.