The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan Terhadap Wakil Menteri Hukum Dan Ham Eddy Hiariej Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2024/Pn.Jkt-Sel)
Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Namun, kasus korupsi masih marak terjadi, termasuk dugaan suap melalui penetapan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK menimbulkan perdebatan hukum terutama melalui mekanisme praperadilan karena hakim mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan terbebas dari status tersangka karena dianggap belum bernilai pro justitia dan belum memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah. Penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari beberapa identifikasi masalah diantaranya yaitu : bagaimana kasus posisi dari Pra Peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eddy Hiariej? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Pra Peradilan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Eddy Hiariej? Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya jalan keluar dari permasalahan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Eddy Hiariej? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Eddy Hiariej yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt-Sel. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif didukung data empiris melalui wawancara kepada ahli hukum dengan pendekatan peraturan perundang- undangan yang didukung bahan hukum primer serta sekunder seperti putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eddy berhasil membatalkan status tersangkanya karena dinilai cacat prosedur oleh PN Jakarta Selatan, penetapan tersangka dan tindakan paksa lainnya harus memenuhi prosedur dan syarat hukum agar tidak melanggar HAM, serta pemeriksaan praperadilan selama ini hanya menguji syarat formil penangkapan dan penahanan tanpa menilai syarat materiil yang krusial sehingga perlindungan hak tersangka kurang efektif. Penulis menyarankan bahwa pemerintah dan DPR perlu merevisi KUHAP untuk menguatkan pengawasan praperadilan dan upaya paksa secara materil serta mengadopsi sistem Hakim Komisaris guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Aparat penegak hukum diharapkan menggunakan kewenangan secara proporsional, memahami fungsi praperadilan sebagai kontrol efektif, dan meningkatkan transparansi serta kapasitas demi menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10745 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan Terhadap Wakil Menteri Hukum Dan Ham Eddy Hiariej Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2024/Pn.Jkt-Sel)