The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Penyelesaian Perkara Turut Serta Melakukan Dalam Tindakan Pidana Perbankan (Studi Kasus Nomor :710/Pid.Sus/2020/Pn Cib)
Era globalisasi membawa perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya yang begitu luas mencakup perkembangan di segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Perputaran uang yang terjadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin lama akan semakin meningkat. Untuk dapat menjaga perputaran uang berjalan dengan baik, diperlukan lembaga keuangan sebagai penjaga yang berperan aktif menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Terdapat 2 (dua) masalah pokok yang perlu penulis angkat dalam penulisan hukum (skripsi) ini, yakni terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan tindak pidana di dunia perbankan yang diurai menjadi 2 rumusan masalah yaitu: (1) 1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perkara turut serta melakukan dalam tindak pidana perbankan?; (2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor: 710/Pid.Sus/2020/Pn Cbi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan terkait penerapan hukum pidana terhadap perkara turut serta melakukan dalam tindak pidana perbankan dapat diterapkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan untuk tindak pidana penyertaannya menggunakan Pasal 55 KUHP. Pertimbangan hukum majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor: 710/Pid.Sus/2020/Pn Cbi adalah didasari relevansi peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10750 Analisis Penyelesaian Perkara Turut Serta Melakukan Dalam Tindakan Pidana Perbankan (Studi Kasus Nomor :710/Pid.Sus/2020/Pn Cib)