The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Rektor Universitas Lampung (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor :1/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Tkj)
Korupsi adalah masalah global yang mendesak dan harus segera diatasi karena menghambat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, korupsi sering melibatkan kolaborasi antara pemegang kekuasaan dan pihak swasta. Korupsi dan kekuasaan saling terkait, bagaikan dua sisi mata uang. Korupsi mengiringi kekuasaan dan sebaliknya, kekuasaan menjadi jalan bagi terjadinya tindak korupsi. Pelaku korupsi sering tidak bertindak sendiri, melainkan melibatkan atau menganjurkan orang lain, praktik ini disebut dengan penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi? Apa akibatnya? 2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung? 3. Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Rektor perguruan tinggi? dan Bagaimana upaya penanggulangannya?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris melalui pendekatan kasus, dengan sifat penelitian deksriptif anaslisis, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan teknik wawancara serta pengolahan data secara kualitatif. Kesimpulan dari penulisan ini, tindak pidana korupsi di perguruan tinggi seperti kasus Rektor Universitas Lampung terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas. Penegakan hukum telah dilakukan oleh KPK melalui OTT dan proses persidangan dengan dasar pertanggungjawaban pidana individu. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum antara lain: sistem kampus yang tertutup dan hierarkis, budaya takut dan enggan melapor, kesulitan mengumpulkan bukti, kurangnya pemahaman aparat terhadap sistem kampus, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal. Berdasarkan bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis menyarankan upaya pencegahan korupsi di perguruan tinggi perlu dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal, reformasi tata kelola berbasis transparansi dan digitalisasi, serta integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi khusus untuk sektor pendidikan tinggi. Di sisi penegakan hukum, sinergi antar lembaga dan penjatuhan sanksi yang tegas menjadi kunci untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas dunia pendidikan. Dan masyarakat, khususnya orang tua calon mahasiswa harus meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan praktik suap atau gratifikasi dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10753 Analisis Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Rektor Universitas Lampung (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor :1/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Tkj)