Repository Universitas PakuanAnalisis Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 52/Pid.Sus/2023/Pn.Ban)AdieNatanegara HawadiauthorAsmakul HosnahauthorSobarSukmanaauthorRestitusi merupakan upaya dalam hal mencapai keadilan yang maksimal hagi korban tindak pidana yang bertujuan untuk membebankan biaya atas penderitaan yang di alami oleh korban kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. dalam rangka pemulihan dan/atau korban kembali pulih seperti keadaan semula sebelum terjadinya kekerasan seksual. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, jenis penelitian hukum normatif, dengan nik pengumpulan data penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Sebagaimana latar belakang yang telah penulis uraikan, maka hasil dari penulisan hukum ini ialah 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pemberian mestitusi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Perkara Nomor : 52/Pid.Sus/2023/PN.Ban? 2. Apa kendala Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Perkara Nomor : Pid.Sus/2023/PN.Ban dan bagaimana upaya jalan keluarnya? Oleh karena masalahan tersebut, dalam proses pertimbangan, Majelis Hakim juga mengidentifikasi beberapa factor yang memberatkan dan meringankan. Dapat di hui kendala yang di hadapi oleh hakim terhadap korban yang mengalami a sehingga membuat rasa ketakutan, rasa malu korban menghadapi stigma a tidak percaya diri. Terdakwa Suardi Alias Adi Bin Bahaki telah memenuhi ss tindak pidana kekerasan seksual sebagaiaman Pasal 6 huruf “a” Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hal ini terdakwa cukup malasan apabila terdakwa di hukum untuk membayar restitusi. Berdasarkan hukum telah di terima atau di berikan kepada koran biaya restuitusi sar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun hal tersebut ya mengganti biaya yang telah di keluarkan korban sebelum persidangan persidangan yang di nyatakan oleh majelis hakim bahwa korban masakan trauma, takut dan gemetar, tidak di diberikan hak katas pemulihan persidangan hal tersebut jelas bahwa korban tidak mendapatkan hak messi secara menyeluruh. Dalam hal membuat putusan alangkah baiknya mempertimbangkan kembali besaran restitusi yang telah di hitung dan di korban bersama Lembaga LPSK dan Lembaga lainnya karena hitungan besara restitusi yang dilakukan belum tentu dapat menyembuhkan terutama korban yang mengalami trauma, yang mana trauma tidak ditentukan kapan dapat sembuh.Ganti Rugi/RestitusiKekerasan Seksual2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.